Muzzaki dan Penentuan Lokasi dalam Penyaluran Dana Zakat

Muzzaki dan Penentuan Lokasi Dalam Penyaluran Dana Zakat

Tanya :
Assalamualaikum wr,wb,

Prof, bolehkan saya menyalurkan dana zakat melalui YBM-BRI, namun meminta YBM-BRI menyalurkannya (misalnya sembako) kepada mustahik yang pilih ? Karena disekirae tempat saya tinggal masih banyak yang membutuhkan. Terima kasih jawabannya, Prof.

 

Jawab :

Wa’alaikumssalam wr, wb
Insya Allah dibolehkan Saudaraku, selama para tetangga (orang-orang yang ada di sekitar) Antum itu benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan kemustahikannya. Bahkan, Antum juga boleh memintakan dana ZIS ke YBM-BRI untuk itu, tanpa ada keharusan Antum lebih dahulu membayarkan zakat Antum ke YBM-BRI. Namun -maaf- sekiranya pengasuh dibolehkan memberikan saran untuk antum, saya memohon moga-moga tidak terbentuk niatan dalam hati kecil Antum untuk tidak mau menyerahkan zakatnya ke YBM-BRI kalau YBM-BRI tidak menyalurkan dana ZIS-nya ke orang-orang di sekitar (tetangga) Antum.

Sebab, agak berbeda dari wakaf dimana wakifnya dibolehkan mensyaratkan penggunaan dana atau vebda wakafnya kepada nazhir untuk membangun ini atay dibangun itu, penyaluran dana zakat oleh Amilin pada dasarnya diserahkan kepada Amilin, meskipun muzakkinya – termasuk Antum- dibolehkan mengusulkan atau tepatnya memberitahukan kepada Amilin tempat-tempat dimana saja para mustahik itu berada.
Demikian Jawabannya, semoga bermanfaat.

Wallahu a’lamu bi-al-shawab.

Membebaskan Orang Yang Berhutang

Membebaskan Orang yang berhutang

Tanya :
Assalamu’alaikum wr, wb,
Salah  satu  kategori  ashnaf  yaitu  gharim atau  dalam  artian  untuk  (membebaskan) orang  yang  berutang.  Bagaimanakah kriteria  gharim  tersebut?  Apakah  semua yang  berutang  termasuk  dalam  kategori tersebut? Terimakasih.

Jawab :
Wa’alaikumussalam wr, wb
Berdasarkan  Alquran  surat  At-Taubah (9):60,  satu  dari  delapan  kelompok sosial  (tsamaniyatu  ashnaf)  yang  berhak menerima  dana  zakat  adalah  al-gharimin. Al-gharimin  adalah  jamak  (plural)  dari kata  tunggal  (mufrad) al-gharim.  Secara harfiah,  al-gharimin  oleh  masyarakat awam  kerap   diartikan  dengan  orang- orang  yang  punya  utang.  Sesungguhnya, kata  al-gharimin  bisa  juga  disebut  al- ghurama’,  maksudnya  ialah  orang-orang yang  memiliki  tanggungan  atau  tepatnya -terlilit-  beban  keuangan  yang  harus  dia/ mereka bayar. Terutama untuk membayar utang  yang  wajib  dibayar.  Selain  utang, termasuk  ke  dalam  pengertian  al-gharim dalam konteksnya  yang  luas  ialah  beban- beban  keuangan  lainnya  yang  harus dibayar oleh al-gharimin atau al-ghurama’ itu.  Misalnya untuk  membayar  denda, membayar  ganti-rugi,  pembayaran  diat, dan lain-lain yang semakna dan semaksud dengan itu.

Mencermati pendapat para pakar tafsir  (mufassir),  hadits  (muhadditsin), dan  fikih  (fuqaha),  kata  al-gharimin mengandung  makna yang  cukup  luas  dan luwes.  Luas,  maksudnya  tidak  semata- mata  terkait  dengan  utang-piutang yang  mutlak  harus  dibayar, sedangkan luwes  maksudnya  adalah  sesuai    dengan keadaan (latar belakang) gharim serta niat tujuan  dari  utang-piutang  atau penyebab timbul/kejadian  beban  keuangannya  itu sendiri.  Al-qasimi,  Muhammad  Mahmud Hijazi, dan lain-lain misalnya, menafsirkan kata  “al-gharimin”   dengan  orang-orang yang menanggung utang untuk memenuhi kebutuhan  diri  dan  keluarganya  sendiri di  luar hal-hal  yang  mengandung kemaksiatan,  dan  mereka  tidak  mampu untuk  membayar  utangnya  itu.  Bisa  juga utang  yang  dilakukan seseorang  atau kolektif  (panitia)  pembangunan  atau kegiatan  yang   kemaslahatannya  untuk umat  dan/atau  kepentingan  umum meskipun  si/para   penanggung  utang  itu sendiri  sesungguhnya   memiliki  harta kekayaan  yang  cukup  untuk  membayar utangnya.  Demikian  juga  misalnya  untuk pembayaran  ganti  rugi,  denda,  iuran  atau lain-lain yang senafas dengan itu.

Syaratnya,  menurut  kebanyakan ahli  agama,  utang,  ganti  rugi,  iuran  dan/ atau  yang  lain-lainnya  yang  boleh  dibayar dengan  dana  zakat  itu  bukan  dalam konteks  perbuatan  maksiat;  kecuali  kalau yang  bersangkutan  benar-benar  tobat atau  dalam  konteks pertobatan  yang bersangkutan   dari  hal-hal  kemaksiatan. Demikian menurut al-Sayyid Sabiq.

Berdasarkan  uraian  singkat di  atas,  dapatlah  disimpulkan  bahwa tidak  semua  dan  setiap  utang  bisa dikategorikan  ke  dalam kelompok  al- gharimin,  kecuali  yang  memenuhi  kriteria di  atas  yakni  terutama  utangnya  untuk kebutuhan  mendesak  dan  dalam hal-hal yang  dibenarkan  syariat.  Maknanya,  tidak semua  bentuk  utang-piutang  orangnya bisa  dikategorikan  ke  dalam  al-gharimin, dan  karenanya  maka  tidak  semua  dan setiap  utang  boleh  dibayar  dengan  harta zakat.  Intinya,  perlu  sangat  cermat  dan selektif dalam menentukan gharim dimana harus  dipelajari  kasus  perkasus.  Setelah diyakini yang bersangkutan menjadi layak sebagai  gharim  yang  memenuhi  lriteria mustahik,  berikanlah  karena  itu  memang haknya.  Apalagi  yang  digunakan  untuk kemaslahatan umat dan/atau kepentingan umum.  Itupun  jumlahnya  jangan  sampai mengganggu  hak-hak  mustahikkin  yang lainnya.
Wallahu’alam bissawab

 

Zakat Untuk Orang Tua

Zakat Untuk Orangtua

TANYA :
Assalamu’alaikum wr, wb,
Bolehkah  kategori  asnaf  fakir  dan  miskin dianalogikan  dari  pendapatan  perkapita keluarga yang kurang dari pendapatan perkapita
keluarga wajib zakat ? Bagaimana seharusnya ?
Terimakasih.

 

JAWAB :
Sebelum  menjawab  pertanyaan Saudara,   perlu  dijelaskan  lebih  dulu  tentang prinsip-prinsip  zakat  itu  sendiri.  Sebagaimana diketahui,  kewajiban  zakat  (ftrah  maupun mal  dan  bahkan  profesi).  Pada  dasarnya  dan dalam  kenyataannya  adalah  bersifat  individu (perorangan)  sehingga  kewajibannya  bersifat fardu  ain.  Menurut  mayoritas  ulama  fkih (jumhur  al-fuqaha’),  kewajiban  zakat  pada dasarnya dibebankan kepada setap muslim yang baligh dan akil (berakal sehat) dan bahkan juga  terhadap   anak  kecil  dan  orang  gila  (al-shaghir wa-al-majnun);  meskipun  menurut  sebagian kecil (sedikit) ulama ada yang tdak mewajibkan zakat  bagi  harta  anak  kecil  dan  orang  gila karena  masing-masing  belum  baligh  dan  tdak berakal. Sedangkan terhadap harta milik umum, menurut kebanyakan ulama tdak dikenai wajib zakat,  meskipun  menurut  sedikit  ulama  –  di antaranya al-Imam Muhammad, pengikut Imam Abu Hanifah — ada yang menghukumkan wajib zakat bagi harta umum (al-mal al-‘am).
Dalam pada itu, ada pula persyaratan zakat  yang  salah  satunya  –  sebagaimana dikemukakan sebagian pakar di antaranya  Rafq Yunus  al-Mashri.  Yakni  merupakan  kelebihan dari  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  dasar/pokok  (fa’idh  ‘an  al-hawa’ij  al-ashliyyah)  yang menyebabkan kewajiban zakat itu sendiri hanya dikenakan  atas  kelebihan  /  sisa  harta  setelah dikurangi pemenuhan kebutuhan primer untuk dirinya  sendiri  (contoh  1)  dan  /  atau  untuk keluarga  yang  nakhah  kehidupannya  menjadi tanggungannya (contoh 2). Berdasarkan  kasus  yang  Anda ragakan,  untuk  kasus-kasus  tertentu  (kasuists) dengan  jumlah  yang  pas-pasan  sebagaimana Anda  contohkan,  pengasuh  cenderung  untuk mengatakan  boleh  menetapkan  kategori  asnaf fakir  dan  miskin  dianalogikan  dari pendapatan perkapita keluarga yang kurang dari pendapatan perkapita  keluarga  wajib  zakat.   Dengan demikian,  maka  contoh  1  yang  seorang  diri sehingga  dikategorikan  tdak  miskin,  dikenai wajib  zakat atas penghasilannya di satu sisi dan pengeluarannya  di  sisi  yang  lain;  sementara untuk contoh 2 yang memiliki 4 orang tangungan keluarga  sehingga  terkategorikan  miskin,  tidak dikenai  wajib  zakat  meskipun  penghasilannya dalam satu tahun sudah setara dengan 85 gram emas dalam pengertan sama dengan penghasilan orang dalam kasus 1. Sebab, penghasilannya yang setara dengan 85 gram emas dalam satu tahun (haul), itu selain tergolong ke dalam penghasilan bruto  dalam  pengertan  belum  diambil  biaya utama  (ongkos/transportasi)  dan  lain-lain,  yang bersangkutan  juga  memiliki kewajiban  keluarga yang demikian banyak/berat. Atas dasar ini pula maka yang bersangkutan itu bukan hanya boleh tidak  dikenai  beban (kewajiban)  membayar zakat, melainkan pada saat yang bersamaan juga– terutama anggota keluarganya — bisa (berhak) menjadi mustahik zakat atas dasar kemiskinannya sebagaimana pada contoh kasus 2.
Hanya  saja,  bila  dihubungkan  dengan zakat  profesi  (penghasilan),  orang  yang  berada dalam kasus nomor 2  ini dapat dikatakan  tdak akan pernah menjadi muzakki (membayar zakat) sepanjang  hayatnya  meskipun  penghasilannya lebih  besar  lagi  dari  itu.  Misalnya  (Katakanlah) dua  hingga  tga  kali  lipat  sekalipun  manakala cara  pembagiannya  sepert  itu.  Pasalnya  ? Berapapun  tambahan penghasilan  yang  dia terima, terkesan akan selalu habis bila dibagikan dengan  logika  pendapatan  perkapita,  kecuali jika penghasilannya sedemikian rupa banyaknya (berlipat-lipat  lebih  besar)  dari  sekedar  kasus yang Anda contohkan.
Atas  dasar  itu  pula  maka  tdak  sedikit ulama yang berpendirian bahwa zakat penghasilan (profesi)  pada  dasarnya  harus  dikeluarkan  dari pendapatan neto (setelah diambil ongkos/biaya riil)  seketka  yang  jumlahnya  tetap  mencapai satu  nishab  tanpa  harus  dihitung-hitung  untuk pembiayaan keperluan hidup terlebih dahulu.
Dengan  demikian,  selain  insya  Allah akan  memperoleh  keberkahan  tersendiri atas  zakat  yang  dikeluarkannya,  juga  insya
Allah  akan  bertambah  rizki   dalam  kelanjutan hidupnya.  Kecuali  itu,   yang  bersangkutan  juga akan  merasakan  indahnya  menjadi  muzakki. Syukur-syukur  minimal  menjadi   munfk  dan mutashaddik,  sebab  kehidupan  itu  harus berproses ke arah yang lebih maju lagi termasuk ekonomi  dan  keuangannya.  Pendeknya,  tdak selalu dan selamanya menganalogikan kewajiban zakat  dengan  pendapatan  perkapita  sebuah keluarga,  apalagi  tatkala  dikaitkan  dengan  zakat perofesi  (penghasilan)  yang  umumnya  selalu mengalami  kenaikan.  Kecuali  mereka  yang pendapatannya  bena-benar  stagnan,  apalagi dengan pendapatan yang kurang dinishab dengan tanggungan keluarga yang berat pula. Pendeknya, zakat tdak akan pernah memberikan beban berat bagi siapapun yang siap mengeluarkan zakatnya. Amin.

Zakat Untuk Orang Tua

Zakat Untuk Orangtua 2

TANYA :
Assalamu’alaikum wr, wb,
Prof, saya orangtua tunggal dari 2 orang anak berusia 6 dan 4 tahun. Saya dan suami sudah bercerai 6 bulan lalu. Alhamdulillah, hak pengasuhan anak jatuh ke tangan saya. Namun, apakah kewajiban membayar zakat fitrah anak pun jadi beralih kepada saya atau
justru tetap kewajiban mantan suami? Jika memang demikian, berapa batas waktu saya untuk membayarkan zakat untuk anak? Bagaimana perhitungannya Prof? Terimakasih.
JAWAB :
Waalaikumsalam wr, wb,
Sesuai dengan pesan pada surat Al-Baqarah ayat 233, secara prinsip tanggung jawab untuk pembiayaan kehidupan anak berada pada ayahnya, terutama jika ayahnya memiliki kemampuan  untuk  itu.  Namun,  seorang  Ibu  pun  memiliki  kewajiban  untuk  membiayai kehidupan anak,  jika ibu memiliki kemampuan dan kemauan untuk itu. Terutama di saat ayahnya tidak memiliki kesanggupan untuk membiayai kehidupan rumah-tangga.
Terkait  dengan  peristiwa  yang  Ibu  alami,  maka  kewajiban  pemenuhan  biaya  hidup  anak masih  berada  di  tangan  mantan  suami.  Adapun  mengenai  zakatnya  fitrah,  maka  zakat kedua anak Ibu (baik yang berusia 6 tahun maupun yang 4 tahun) itu secara hukum menjadi kewajiban ayahnya. Namun,  jika Ibu berkenan membayarkan zakat fitrah kedua anak Ibu, maka hukumnya tetap boleh dan sah.
Selain itu, uang belanja yang diberikan mantan suami Ibu untuk kedua anak tersebut, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kecuali  jika uang yang mereka (kedua anak  Ibu)  terima  itu  dalam  jumlah  besar  dan  bisa  dikelola  oleh  Ibu.  Misanya,  ditabung, dideposito,  atau  digunakan  untuk  usaha-usaha  produktif  lainnya  sehingga  membuahkan hasil,  maka  Ibu  berkewajiban mengeluarkan  zakat  uang  kedua  anak  Ibu.  Terutama  dari hasil tabungan atau depositonya. Besar jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah  2,5 %, dari  besaran uang yang disimpan berikut  pengahsilannya. Misalnya, jika uangnya sebesar Rp. 1 Miliar, lalu Ibu depositokan untuk jangka waktu 1 tahun dengan bagi  hasil Rp 12 juta persatu bulan sehingga dalam setahun (haul) mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 120 juta. Uang zakatnya berarti sebesar Rp. 25 juta  dari yang Rp. 1 miliar (uang pemberian dari sang ayah) ditambah  2,5 % wajib zakat dari bagi hasil yang berjumlah Rp. 120 juta = Rp 300.000. Jadi, keseluruhan zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu berjumlah Rp. 25 juta + 300.000 = Rp 25.300.000. Uang zakat sebesar 25.300.000,  ini bukan menjadi kewajiban Ibu dan juga bukan menjadi kewajiban mantan suami Ibu; sebab kewajiban zakatnya diambi dari uang kedua anak Ibu itu sendiri. Demikian jawabannya, semoga bisa dipahami, terima kasih.

Hukum Iklan Lembaga Zakat

Tanya :
Assalamu’alaikum wr, wb
Beberapa orang bertanya kepada saya Prof, tentang pengiklanan lembaga zakat di beberapa tempat dan media. Bukankah iklan zakat itu menginformasikan perilaku ibadah zakat dengan secara luas.  Bagaimana hukumnya dalam ajaran Islam? Boleh atau tdak Prof? Apakah iklan tersebut termasuk perbuatan ria atau tdak? Terimakasi. Bambang.
Jawab :
Wa’alaikumussalam wr, wb
Pertanyaan yang sangat bagus Pak Bambang. Pengiklanan lembaga zakat dan penyebutan nama sejumlah  muzaki  (pembayar  zakat) melalui  sebuah  media,  Insyallah  masih  boleh  dilakukan. Tapi,  selama  niat  dan  motvasinya  untuk  mengajak  serta  mendorong kaum  muslim  yang  karena alasan tertentu belum mau membayar zakat. Meskipun ada hadis yang mengingatkan kita untuk merahasiakan sedekah yang dikeluarkan, namun Allah SWT berkalam pada surat Al-Baqarah ayat 271: “Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan  memberikannya  kepada  orang-orang  fakir,  maka  itu  lebih  baik  bagimu  dan  Allah  akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan, Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan.” Berdasarkan ayar Qur’an di atas, maka Insyallah Iklan zakat dan lembaga zakat tdak tergolong ke dalam perbuatan riya. Karena iklan tersebut bertujuan sebagai sarana untuk menggugah banyak orang agar aktf membayar zakat. Wallahu a’lam. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat.

Zakat Untuk Orang Tua

Zakat Untuk Orangtua

Pertanyaan :
Assalamualaikum wr.wb
Profesor, mohon diberikan penjelasan mengenai pembayaran zakat untuk orangtua. Kebetulan, orangtua saya memiliki deposito di bank yang telah mencapai masa nisab dan haulnya. Ketika akan  membayar  zakat,  orangtua  saya  meninggal  dunia.  Apakah  saya  harus  membayarkan zakat untuk orangtua saya? Dan berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan?  Terimakasih.
Fitri

 

Jawab :
Wa’alaikumussalam wr, wb
Terkait dengan pertanyaan Fitri di atas, Anda wajib  membayarkan zakat orang tua Anda yang sudah wafat sebelum sempat mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya (deposito yang sudah  mencapai  nisab  dan  masa  haulnya).  Semoga  segera  Anda  laksanakan  dengan  benar dan  baik,  insya  Allah  Anda  termasuk  dalam  golongan  anak-anak  yang  saleh  dan  salehah. Saya sarankan agar Anda pun tidak lupa  untuk terus mendoakan orang tua Anda yang telah wafat,  minimal  dengan  doa  pendek,  sepert  “Rabbighfrli  wa-liwalidayya warhamhuma kama  rabbayani  shaghiran.”  (Ya  Allah,  ampunilah  dosaku,  dan  ampunilah  pula  dosa  kedua orang tuaku; dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil). Demikianlah jawaban dari saya, semoga bermanfaat.

Zakat di Pesantren

Pertanyaan :
Assalamualaikum wr, wb
Prof, mohon dijelaskan bagaimana pandangan Prof, mengenai pemberdayaan dana zakat melalui pesantren ? Atau usulan menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan zakat ? Terimakasih Sebelumnya.
Wassalamualaikum wr.wb

 

Jawaban :

Wa’alaikum salam wr.wb

Saudara penanya yang terhormat, Jika melihat pada masa lalu, pesantren itu sendiri memang sudah hadir di tengah masyarakat Indonesia. Dengan kalimat lain, jauh sebe- lum Indonesia merdeka, yang namanya Pondok Pesantren (Ponpes) itu sudah ada. Lebih dari itu, kemudian pesantren diakui sebagai pusat keagamaan oleh masyarakat sekitar. Identik dengan tugas pendidikan yang dijalankan oleh pesantren, tentu memerlukan biaya untuk keberlangsungannya. Pada waktu itu, yang biasa menjadi sumber biaya Ponpes adalah pemilik pesantren itu sendiri yang biasa dikenal dengan sebutan kiyai. Ada juga yang dananya bersumber dari masyarakat sekitar, atau bahkan keduanya , sehingga pondok pesantren menjadi wajar jika menerima dana zakat. Sayangnya, ad- ministrasi keuangannya belum tentu tertata rapi seperti zaman sekarang ini. Pasalnya selain jumlah yang relatif belum/tidak banyak, juga mengingat amil atau nazhirnya ma- sih tersentral pada orang tertentu.

Pada saat ini, setelah hadir UU no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemu­dian diperbaharui dengan UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka se- gala kegiatan tersebut diatas perlu menyesuaikan dengan UU yang berlaku, supaya ek- sistensinya diakui oleh pemerintah. Hal yang paling harus diperhatikan adalah bahwa pesantren yang dipilih merupakan pesantren yang unsur didalamnya termasuk pada kategori mustahik.

Wallahu alam bisshawab

Zakat Profesi

Zakat Profesi

Pertanyaan :
Assalamualaikum wr.wb
Profesor, mohon diberikan penjelasan mengenai Zakat Profesi karena setau saya zakat semacam ini pada masa Rasulullah itu tidak ada ? Terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb

 

Jawaban:

Wa’alaikum salam wr.wb
Saudara penanya yang saya hormati, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus li- hat dulu bagaimana kondisi pada zaman Rasul. Pertama, profesi pada zaman Rasul belum lah terstruktur dengan baik seperti saat ini, dan yang kedua, kenapa pada zaman Rasul hanya ada zakat pertanian, perdagangan, peternakan karena pada saat itu yang men- jadi mata pencaharian utama adalah tiga hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Qayim Al Jauziah ketika menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 267 ” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan se- bagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. ” Dimana ayat tersebut hanya memberikan dua koridor dalam keuangan Islam yaitu usaha ekonomi, dan melalui hasil bumi. Untuk zaman itu, semua jenis usaha ekonomi termasuk profesi mungkin dikem- balikan pada dua hal tadi. Walaupun pada zaman Rasul sudah ada profesi Hakim, tetapi gaji hakim itu sendiri belum seperti gaji hakim sekarang, bahkan saya fikir gajinya belum mencapai nishab, selain itu pada zaman Rasul pula, keadaan rakyatnya terjamin. Jadi dari penjelasan diatas, pada dasarnya tidak dapat dikatakan pada zaman Rasul tidak ada zakat profesi dengan mengacu pada penjelasan diatas. Wallahu alam bisshawab.

Demikian jawabannya, semoga penanya dapat memahaminya dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin, ya Mujib al-sa’ilin !